Awal 2020 mata dunia tertuju pada berita wabah korona yang menyebabkan China ditutup total (lockdown). Hingga korban mencapai puluhan ribu, korona belum ada nama resminya. Baru tanggal 11 Februari, WHO menetapkan nama resmi wabah korona: Covid-19.
Tanggal 28 Februari 2020 China masih menjadi episentrum dengan kasus terinfeksi 78.824 dari total kasus 83704. Sisanya, 4.888 kasus, tersebar di 57 negara. Saat itu, panggung-panggung keagamaan di Indonesia masih banyak yang menyebut wabah di China merupakan azab dari Allah. Korona adalah tentara Allah untuk menghukum China yang Komunis, yang tak bertuhan, yang zalim terhadap komunitas muslim di Sinjiang.
Suara-suara tidak benar dan hoaks cenderung berkurang saat di Indonesia “pecah telur”. Presiden Jokowi, tanggal 2 Maret, mengumumkan langsung dua warga depok yang positif terinfeksi Covid-19. Saat pemerintah mengumumkan, jumlah kasus di dunia sudah mencapai 88.382 yang menyebar di 60 negara.
Meski sudah ada kasus, masyakarat kita belum waspada. Penyebabnya adalah: Pertama, satu banyak pejabat pemerintah memberi pernyataan yang terkesan meremehkan, tak terkecuali Menteri Terawan, pejabat yang harusnya paling waspada. Pro-kontra terkait menyeruak di masyarakat: Lockdown atau seperti apa? Pembatasan apa yang harus dilakukan pemerintah, baru tanggal 18 Maret atau 16 hari setelah ada kasus, dilakukan PSBB di beberapa daerah. Kedua, masih banyak paradigma masyarakat bahwa kematian itu kehendak Tuhan. Ketiga, masyarakat tidak siap secara ekonomi dan pemerintah lamban dalam mengantisipasinya.
Sikap abai dan meremehkan juga sangat terasa dalam pernyataan dan pandangan di kalangan pesantren. Mungkin masih bisa dimaklumi saat wabah itu masih jauh di daratan China sana, namun ternyata sikap tidak peduli juga masih dipertahankan, saat kasus di Indonesia berjumlah hampir 80 ribu atau hampir sama dengan jumlah di China akhir bulan Februari, bahkan saat wabah sudah menjalar di beberapa pesantren.
Satu contoh wafatnya Gus Majid Kamil (49 tahun), salah satu pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang. Almarhum diumumkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang positif terinfeksi Covid-19. Pada hari Senin, sebagaimana diberitakan Detik.Com, Gus Yasin, adik dari Gus Majid yang juga Gubernur juga mengkonfirmasi bahwa kakandanya positif. Namun masyarakat dan beberapa santri ada yang seperti tidak ikhlas dengan menunjukkan bahwa Gus Majid wafat karena penyakit lain. Benar bahwa protokol Covid-19 yang diterapkan dalam tahapan pemakaman tidak otomatis yang bersangkutan terinfeksi, namun pada kasus Gus Majid jelas positif, karena ada pernyataan dari Pemda Rembang dan dari Gus Yasin. Di sini, kita merasa beruntung Gus Majid adalah Ketua DPRD Kabupaten Rembang, sehingga ada keterbukaan informasi, juga karena Gus Yasin Wakil Gubernur. Keduanya merupakan “ulil amri” yang sudah bersikap seharusnya, yakni terbuka demi kemaslahatan bersama.
Kondisi berbeda dengan wafatnya salah satu pengasuh di lingkungan Pesantren Tebuireng Jombang: Gus Zaki Hadziq (49), tanggal 2 Juli atau 11 hari sebelum Gus Majid wafat. Informasi yang beredar tidak pasti. Saat redaksi Alif meminta konfirmasi kepada Gus Fahmi Hadziq, kakak Gus Zaki, tidak ada jawaban yang pasti.
“1 juli di RSNU hasil rapid test tidak reaksi. Maka dirujuk di RSUD Jombang. Di sana sana hasilnya reaksi. Selanjutnya harus di-swab. Namun Gus Zaki wafat. Jadi soal penyebabnya belum jelas. Tapi karena ada gejala sesak nafas, maka prosesi pemakaman menggunakan protokol Covid-19,” jelas Gus Fahmi. Seandainya Gus Zaki positif Covid-19, Gus Fahmi tidak bisa memperkirakan adiknya tertular di mana, karena sudah sebulan tidak pergi ke Surabaya atau kota lain.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Jogjakarta Muhammad Mustafied, mengatakan bahwa sikap tidak tegas kalangan pesantren, secara umum adalah cerminan salah satu wajah sosiologis dan antropologis kita. bahkan teologis pesantren. Namun sikap seperti itu bukan hanya ada di kalangan pesantren.
“Gereja juga sama kok, bahkan dengan alasan tertentu misalnya ekonomi, kaum modern-sekuler juga abai. Ini tak melulu akidah atau budaya, tapi juga ekonomi,” kata Mustafied.
“Khusus kalangan pesantren kita butuh dekonstruksi dan rekonstruksi, karena kita punya keunikan dalam pandangan teologis, termasuk memandang korona ini aib, padahal bukan aib sama sekali. Ini penyakit sama dengan penyakit lainnya,” tambahnya. [HW]
Artikel ini pernah dimuat di Alif.ID
