Politik Kiai As’ad

Senjakala berakhirnya penjajahan Jepang, yakni ketika Belanda sedang ingin kembali menguasai Nusantara, mengingat komoditas dagang mereka dari politik tanam paksa (kultuurstelsel) masih tersisa di beberapa daerah seperti Temanggung dan Wonosobo, sementara Jepang fokus mempersiapkan Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu, KHR As’ad Syamsul Arifin (1897-1990) secara bertahap mengurangi aktifitasnya di pesantren. Beliau mulai aktif dalam dunia pergerakan dan perlawanan terhadap penjajah dengan memimpin pasukan Pelopor dan Hizbullah baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan. Apa sebab?

Karena situasi perang tak terelakkan, kemanan nasional terancam, suhu politik meninggi, ultimatum dan bom berdentum di mana-mana, terutama pasca Sekutu mendarat di Jakarta dan menggempur langit Surabaya pada 10 November 1945 setelah Hadratusy-Syaikh KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Kelak, Belanda juga melakukan agresi militer dan hendak merebut Irian Barat serta merongrong kembali kedaulatan NKRI.

Yang tak kalah penting, telik sandi Jepang lebih hebat dan licik dari Belanda, mereka telah mengantongi nama-nama dan peta pergerakan Kiai-kiai, tokoh pergerakan, pimpinan pejuang, khususnya aktivis BPUPKI. Wal hasil, menguasai dan mengendalikan para Kiai berarti menguasai Indonesia. Mengapa? Beberapa oknum pejabat yang diangkat pemerintah Hindia Belanda selama pendudukan VOC, sebagian tokoh pergerakan, aktivis dan bahkan beberapa pentolan ormas di luar Nahdlatul Ulama memilih bersikap lunak kepada penjajah dengan iming-iming dijanjikan kemerdekaan dan jabatan. Dokumen ini dipelajari betul dan dikembangkan oleh Jepang selama mengangkangi Indonesia.

Barulah setelah situasi Negara berangsur mereda, Kiai As’ad kembali ke pasantren, terutama setelah wafatnya sang ayah pada 5 Maret 1951. Kiai As’ad fokus mengembangkan pesantren rintisan ayahanda. Karuan saja, tak lama berselang, ribuan santri berdatangan ke Sukorejo dari berbagai penjuru Indonesia dan bahkan Asia Tenggara.

Namun demikian, sebagai salah seorang tokoh muda yang turut membidani berdirinya jam’iyyah NU lantaran ditunjuk menjadi narahubung antara Bangkalan-Jombang, Kiai As’ad pernah terjun ke politik praktis. Hal ini semata karena beliau telah mewakafkan diri untuk NU—yang tak lain adalah pesantren besar, sementara pesantren adalah NU kecil.

Ketika NU keluar dari Masyumi dan memutuskan manjadi partai politik pada 1952, Kiai As’ad dan banyak lagi ulama Nusantara seangkatan beliau yang mengembangkan dan memperluas pengabdian dari sekadar politik kebangsaan dan kerakyatan menuju politik kenegaraan. Bahkan, Kiai As’ad menjadi juru kampanye partai NU, anggota konstituante (1957-1959), serta dipercaya mengemban amanat sebagai penasehat pribadi Wakil Perdana Manteri KH Idham Khalid.

Selama berpolitik itu, Kiai As’ad mulai jarang pulang ke pesantren, beliau menunjuk kader-kader terbaiknya untuk mempimpin pesantren sebagai lurah pondok, yakni Kiai Baihaqi (1950), Kiai Ahmadin (1953), Kiai Chudlori (1953-1958), Kiai Zahir (1958-1960), dan Kiai Sholeh (1960-1962). Kiai As’ad sendiri sangat sibuk di luar guna melakukan konsolidasi nasional dengan para ulama.

Dalam pandangan Kiai As’ad, umat Islam wajib ‘ain mendukung partai NU dengan mencoblosnya dalam Pemilu, karena NU berasaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan konsepsi pemikiran yang diajukan dalam sidang konstituante bersumber dari ajaran Islam serta para calon yang diusung dari kalangan Ulama nasionalis. Alasan inilah yang melandasi perjuangan Kiai As’ad melakukan gerilya dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pesantren ke pesantren lain demi membela NU dalam gelanggang politik nasional. Pendekatan ini mengingatkan kita kepada KH Wahab Chasbullah yang keliling Nusantara selama dua tahun (1924-1926) untuk mengajak, memohon doa dan mensosialisasikan NU kepada seluruh ulama Nusantara sebelum deklarasi berdirinya NU. Yang menakjubkan, baik Mbah Wahab maupun Kiai As’ad merogoh kocek pribadi demi kepentingan NU.

Sepak terjang Kiai As’ad dan para Kiai muda NU dalam politik praktis terus berlanjut sampai partai NU memiliki basis yang kuat di Jawa, Madura, Bali, sebagian di Sulawesi, Andalas serta Borneo, sampai-sampai presiden Soekarno menawari beliau menjadi Menteri Agama, akan tetapi beliau menolak secara halus. “Yang Mulia Bapak Presiden, saya menolak, karena untuk jabatan resmi bukan saya orangnya. Memang jiwa-raga saya untuk Indonesia, tapi saya lebih cocok memimpin Pondok Pesantren,” ujar Kiai As’ad. Dan, apa boleh dikata, presiden Soekarno sangat menghormati keputusan Kiai kharismatik itu.

Sikap tidak haus jabatan dan gila pangkat dalam diri Kiai As’ad sangat dipengaruhi oleh guru-gurunya. Di antara guru-guru beliau yang paling berpengaruh memahat kepribadian (syakhshiyah) beliau adalah Syaikhona Kholil Bangkalan dan Mbah Hasyim Asy’ari Tebuireng. Memang, dalam strategi perjuangan, pengkaderan dan membangun pesantren, Kiai As’ad mewarisi KH Hasyim Asy’ari, di bidang akhlak dan pelayanan kepada masyarakat luas, beliau mencontoh syaikhona Kholil Bangkalan, dalam ranah zikir dan suluk, Kiai As’ad meneladani KH Djazuli Pamekasan, sementara dalam disiplin keilmuan beliau berkiblat kepada KH Khozin Sidoarjo.

Praktis, sikap dan keteladanan ini sangat langka dimiliki santri zaman now yang lebih berkiblat kepada gawai. Padahal, dalam hemat saya, internet berikut kecanggihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak akan pernah bisa menggantikan peranan guru, gawai tidak bisa memberikan geneologi (sanad) ilmu! Jangan lupa, manusia bukan mesin, big data bukan big adab dan apalagi big barokah, teknologi bukan untuk disembah! Untuk beragama dan bernegara secara sinergi butuh proses. Proses adalah saudara kandung ketekunan, nama lain dari kesabaran dan kedisiplinan. Mengabaikan proses adalah mengacuhkan kualitas. Ingat, menelan “karbit” bukan solusi. Karbit, Anda tahu, ditelan menjadi racun, dimuntahkan manjadi api. Karbitan adalah kematangan yang palsu dan amatir.

Tak hanya tinggal di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah saja, Kiai As’ad tetap meneruskan tradisi keliling kampung, Jawa dan bahkan Nusantara dalam berdakwah atau sewaktu bertemu jamaah haji dan santri yang belajar di Haromain, tak segan-segan beliau menegaskan pentingnya berjuang dan membela NU sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang juga dipelopori para Kiai.

Ajakan Kiai As’ad kepada para Ulama Nusantara dalam berbagai kesempatan ceramah dan pengajian—setelah tidak berpolitik praktis—adalah agar para Kiai kembali ke khittah, yakni meneladani Sunan Ampel, kalau tidak bisa meneladani Syaikhona Kholil, Mbah Hasyim, Mbah Mutamakkin Kajen, Kiai Mahfudh Anwar Paculgowang, Kiai Abbas Buntet atau Kiai Raden Asnawi Kudus serta ulama-ulama Nusantara lainnya. Pengaruh besar Kiai As’ad tentu sangat mengkhawatirkan penguasa Orde Baru yang represif dan otoriter, sehingga, segala cara ditempuh pak Harto cs untuk melemahkan NU dan mengkanalisasi peran Kiai, misalnya dengan melakukan fusi partai dan mendirikan MUI pada 1971 serta penerapan Pancasila sebagai asas tunggal pada 1982/1983, NU merespon cepat dengan menggelar Munas Alim Ulama di pesantren Kiai As’ad sendiri.

Tanggal 21 Desember 1983, Munas memutuskan menerima Pancasila dan revitalisasi Khittah 1926. Pada bulan Desember 1984 dalam Muktamar NU diputuskan asas Pancasila dan Khittah NU. Kabar baiknya, NU menjadi Ormas pertama yang menerima Pancasila. Gagasan besar KH Achmad Shiddiq dalam menerima Pancasila ini diiyakan oleh KH As’ad bersama KH Mahrus Ali, KH Masykur dan KH Ali Ma’shum. Situasi ini adalah pukulan telak bagi Orde Baru yang semula mau membekukan dan bahkan membubarkan NU dengan dalih menolak Pancasila.

Sekali lagi, rezim despotik Orde Baru yang tiran lupa bahwa para Kiai NU adalah para awliya’, mereka adalah para pawang. Sebagai pawang, tentu saja para Kiai NU bijak bestari dan tidak grusa-grusu dan gampang terpancing. Begitu “pawang” datang, binatang-binatang “buas tanang” dan terdiam. Dan, pawang itu sebagaimana disampaikan RMP Sosrokartono: sugih tanpo bondo (kaya tanpa harta), digdoyo tanpo aji (tak terkalahkan meski tanpa senjata), nglurug tanpo bolo (menyerbu tanpa pasukan), menang tanpo ngasoraké (menang tanpa jumawa dan merendahkan), trimah mawi pasrah (menerima lagi pasrah), suwung pamrih tebih ajrih (tanpa pamrih dan tidak takut), langgeng tan ono susah tan ono bungah (tetap tenang dalam suka-duka) serta anteng mantheng sugeng jeneng (tidak gegabah agar nama baik tetap terjaga).

Pertanyaan yang sangat mengusik dan menusuk sampai ke jantung kesadaran adalah: mengapa Kiai As’ad sering menegaskan pentingnya kembali ke khittah serta urgensi meneladani Walisongo, hal ini semata lantaran Sunan Ampel sendiri berhasil mendidik, menempa dan melahirkan kader-kader handal, antara lain: Sunan Kudus (ulama, ahli fikih, diplomat dan ahli tata negara), Sunan Giri (ulama, pakar ilmu falak, ekonom, serta ahli kemaritiman), Sunan Gunung Jati (ulama, panglima perang, ahli pengobatan), Sunan Bonang (Ulama, ahli Hadits, seniman dan budayawan, pendiri panti asuhan yatim piatu pertama kali), Raden Patah (ulama, negarawan, ahli tata kota, raja Islam pertama di Jawa), Sunan Kalijaga (ulama, seniman, budayawan, filosof, arsitek, diplomat dan panglima perang), Sunan Drajat (ulama, ahli tafsir, pakar ekonomi), dll. Inilah politik kebangsaan Kiai As’ad yang diwarisi dari para leluhur.

Dalam sebuah kesempatan pengajian, Kiai As’ad pernah menceritakan mimpi Sunan Ampel berjumpa kanjeng Nabi Muhammad Saw dan beliau berpesan agar Sunan Ampel membawa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ke negeri Jawi (Nusantara), karena di tempat asalnya (Arab Saudi) sudah banyak yang menolak. Nah, jejak perjuangan para pewaris Nabi dan Walisongo inilah yang harus kita teladani sebagai santri milenial, yakni tetap menjadi santri sampai mati dan menjadi nahdliyyin ila yaumid-din. Inilah khittah.

KHR As’ad Syamsul Arifin wafat pada hari Sabtu, 13 Muharram 1411 H bertepatan dengan 4 Agustus 1990, pukul 07.25 WIB setelah dirawat di RSI Surabaya. Beliau menerima gelar Pahlawan Nasional pada 9 November 2016 berdasarkan SK Presiden nomor 90/TK/Tahun 2016. Pesantren beliau menjadi saksi kembalinya NU ke khittah 1926 dalam Muktamar 1984. Dan, salah satu nasehat serta wasiat Kiai As’ad yang masih menggelegar hingga kini adalah, “Santri saya yang keluar dari NU, kelak jangan harap berkumpul dengan saya di akhirat.”

NU bagi Kiai As’ad bukan organisasi biasa, tapi organisasi para waliyuLlah. Maka, harus dijaga dengan baik, sebab dengan NU itu Indonesia akan dikawal para awliya’, ulama dan seluruh bangsa Indonesia.

“Saya ikut NU tidak sama dengan yang lain. Sebab saya menerima NU dari guru saya, melalui sejarah. Tidak lewat talqin atau ucapan. Kalian santri saya, harus ikut saya! Saya ini Nahdliyyin, jadi kalianpun harus NU juga!” tegas Kiai As’ad. Semoga kita mampu meneladani beliau. Alfatehah untuk beliau dan para Ulama NUsantara.