RMI NU Jateng Putri Gerakkan Ekonomi Paska UUP

Semarang, Pesantren.id – (4/12) paska terbit Undang Undang Pesantren no. 18 2019 tentang Pesantren, Rabithah Ma’ahid Islamiyyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah merespon positif. Amanat UUP terdapat tiga pondasi pesantren yaitu fungsi pendidikan, dakwah dan pengembangan masyarakat. Salah satu turunan itu terkait pengembangan masyarakat dengan mengembangkan kemandirian pesantren. Caranya dengan menguatkan, memetakan permasalahan dan potensi ekonomi pesantren, serta penyusunan peta jalan dan pelaksanaan pada tingkat makro dan mikro.

Bertempat di aula Masjid Agung Jawa Tengah, Bidang Keputrian RMI PWNU Jateng mengajak ibu Nyai dan ning (sebutan putri kyai) untuk memperkuat strategi dan program dengan pendampingan pesantren. Disamping itu memposisikan model bisnis kemandirian ekonomi pesantren adalah salah satu langkah awal yang mestinya ditempuh. Kegiatan ini dibungkus dengan silaturahim daerah (SILATDA) dan Halaqah dengan mengambil tema “Arah Kemandirian Pesantren Putri Pasca Undang-Undang Pesantren”.

“Hal ini perlu pengawalan, khususnya perspektif Bu Nyai dan ning-ning,” terang Hj. Ma’unah Ahsan selaku koordinator bidang Keputrian.

Perlu daya ungkit untuk menggerakan berbagai elemen di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota untuk menerjemahkan UUP ini agar bermanfaat bagi pesantren. Sudah ada tiga Peraturan Menteri Agama, PMA No 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, PMA No 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren dan PMA No 32 tahun 2020 tentang Ma’had Aly serta, Peraturan Presiden no. 82 tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

“Jawa Tengah sudah membentuk forum ekonomi pesantren (ekotren) sudah ditanda tangani pak Gubernur tahun ini,” terang H. Taj Yasin Maemun selaku Wagub Jateng.

Forum ini disahkan SK Gubernur bernomor 450.1/1 tahun 2021 tentang Forum Ekonomi Pesantren yang beranggotakan organisasi yang mengoordinasikan pesantren, santri dan alumni. Diantaranya, RMI PWNU Jateng; IKA GP Ansor Jateng, FKPP Jateng, KMPI Jateng, KaMPI Jateng, Hebitren Jateng, HIPSI Jateng, dan Santri Gayeng Jateng.

Gus Yasin juga menjelaskan perda pesantren di Jateng sudah dibahas DPRD perubahan di 2021 tidak bisa diusulkan. Baru tahun 2022 kami melibatkan draft perda pondok pesantren (raperda) diusulkan pemprov untuk 2022. Alhamdulillah, semoga di 2022 dibahas dan disahkan.

“Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap tradisi dan kekhasan pesantren,” imbuh KH. Fadhlullah Turmudzi selaku wakil ketua RMI PWNU Jateng.

Banyak masukan dan kritikan yang disampaikan kepada wagub dari Bu Nyai dan Ning se-Jateng dalam kegiatan ini. Selain itu, KH. Ubaidullah Shodaqoh, Rois Syuriyah PWNU Jateng mengapresiasi terselenggaranya SILATDA dan Halaqah ini. Beliau berpesan untuk selalu ikut aktif di berbagai organisasi elemen NU, baik itu Muslimat, Fatayat, IPPNU. Selain itu, pengasuh Pesantren Al-Itqon ini mengucapkan terima kasih atas disahkan UUP dan perda yang akan dibahas di Jateng.

Tindak Lanjut SILATDA

Gus Yasin berjanji pada 2022 akan ada pelatihan administrasi untuk pesantren guna menyambut perda pesantren yang akan disahkan nanti. Hal ini penting bagi pesantren untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pesantren tentang pentingnya pencatatan kegiatan dan keuangan Pesantren.

Tak hanya itu, SILATDA ini menggandeng IAIN Kudus sebagai pembanding arah kemandirian ekonomi pesantren. Wakil retktor II, Dr. Nor Hadi, S.E., M.Si menyampaikan, bahwa karakter dasar pesantren, khususnya bu Nyai dalam hal kemandirian menjadi kekuatan dalam mengembangkan unit usaha dan bisnis pesantren. Hal ini perlu ditopang keahlian dalam bidang keuangan dan akuntansi.

“IAIN Kudus siap mendukung pengembangan ini dalam bentuk dukungan ilmu, keterampilan, dan jaringan.” tanda Nur Hadi yang juga Inkubator Bisnis Santri HIPSI Jateng.

10 Desember 2021 akan MoU dengan RMI PWNU Jateng untuk sekolah administrasi dan akuntansi Pesantren yang akan dihadiri Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI. []