Di UNISNU, Bawaslu Gandeng YPMJ Beri Pendidikan Politik Perempuan

Bawaslu lanjutkan pendidikan politik, menggandeng Yayasan Perempuan Mandiri Jepara (YPMJ). Kali ini Bawaslu menyasar kelompok perempuan, yang bertempat di lantai 3 Perpustakaan UNISNU Jepara, Rabu (6/11).

Kegiatan tersebut dihadiri segenap perwakilan organisasi perempuan di Jepara seperti, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Fatayat Nu, Muslimat NU, Bhayangkari, Persatuan Istri Tentara (Persit), IWAPI, dan perwakilan dari Organisasi Mahasiswa di UNISNU Jepara seperti BEM, PMII, Forum Kajian Gender.

Komisioner Divisi SDM, Abd. Kalim yang menjadi salah satu Narasumber di acara tersebut menuturkan kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman kelompok perempuan terhadap aturan pemilu.

Menurutnya kelompok perempuan sangat rentan menjadi obyek kecurangan pemilu seperti money politik, hoax, dan isu sara.

“Kita tahu Perempuan memiliki tingkat kesetiaan terhadap komitmen atau janji lebih tinggi daripada laki laki. Sifat ini yang bisa dimanfaatkan tim sukses atau peserta pemilu untuk mendulang suara,” kata Abd Kalim.

Setelah Ini, Bawaslu masih akan melanjutkan kegiatan sosialisasinya kepada segmen masyarakat lain seperti pemilih pemula, pemuda, serta sosialisasi di tempat publik. Walau Jepara tidak ada Pilkada di 2020, pendidikan politik terus dilakukan karena membentuk nalar demokrasi yang baik butuh waktu lama.

“Sampai Desember masih ada beberapa agenda seperti pembentukan desa anti money politic, desa pengawasan, Bawaslu mengajar, dan melakukan sosialisasi dengan kesenian. Tak lain untuk menyiapkan masyarakat yang lebih paham akan aturan pemilu, serta menjalin sinergi dengan kelompok lain untuk ikut serta mengawasi jalannya pemilu kedepan. Tentunya proses ini membutuhkan waktu yang panjang, untuk itu kita mulai jauh sebelum pemilu itu dilaksanakan,” tandas Abd. Kalim.

Peserta pendidikan politik perempuan menandatangani petisi.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari usaha Bawaslu untuk meningkatkan pemahaman agar perempuan tidak mudah dimanfaatkan saat pemilu. Ada beberapa materi yang disampaikan, seperti pentingnya menolak politik uang, pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, dan tata cara melapor apabila ada pelanggaran.

Narasumber lain yakni Komisioner Divisi Penindakan, Kunjariyanto mengimbau kepada seluruh peserta untuk membantu Bawaslu Jepara melaporkan apabila ada pelanggaran saat pemilu. Selain itu juga mengajak kelompok perempuan lain untuk menolak politik uang.

“Kami harap pesan untuk menolak politik uang ini bisa diteruskan kepada orang disekitarnya. Perempuan menjadi kunci baik buruknya budaya yang berkembang di masyarakat. Karena mereka memiliki andil yang besar dalam komunitas masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Pesan baik ini bisa ditularkan, dimulai dari keluarganya masing masing,” imbau Kunjariyanto.

Sementara itu, Ketua YPMJ, Muniarti mengatakan, melalui forum sosialisasi ini ia berusaha mengajak seluruh kelompok sasaran perempuan yang di undang untuk bersama sama melakukan pengawasan partisipatif melalui organisasinya masing masing dengan cara literasi politik.

“Kami bersama Bawaslu berusaha mendorong para aktifis perempuan jepara untuk melakukan upaya afirmatif tentang kesadaran politik di lembaganya masing masing dengan budaya konstruksi demokrasi equal dan berkeadilan jender,” tutur Muniarti.

Di akhir sambutan muniarti mengajak seluruh undangan untuk mendeklarasikan pengawalan partisipatif mandiri organisadi dengan penandatanganan bersama nota deklarasi stop money politik, stop berita hoax dan anti sara. (Faruq/Humas Bawaslu Jepara)