Pontianak, Pesantren.id – Gerakan Pemuda Ansor ritel Kalimantan Barat baru saja melakukan koordinasi dengan Pihak BNI 46 Cabang Pontianak dan Pihak Pertamina di kantor masing-masing, dalam rangka memastikan kerjasama untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang nantinya akan diimplementasikan dan diakses oleh semua kader Ansor sampai ke tingkat kepengurusan paling bawah. (5/9)
Koordinator Ansor Ritel Kalimantan Barat, Khairuddin Zacky menyampaikan bahwa koordinasi tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah organisasi dalam rangka membangun kemandirian ekonomi, baik kemandirian kader maupun organisasi.
“kami coba membangun bersama kader-kader yang memiliki semangat dan motivasi untuk bekerja, berdagang, dan berusaha untuk mewujudkan cita-cita organisasi tentang kemandirian organisasi,” ungkapnya.
Menurut Khairuddin, GP Ansor di Kalimantan Barat cukup besar sehingga potensi untuk mengembangkan UMKM juga sangat besar, kader yang tersebar sampai ke tingkat desa rata-rata sudah melakukan usaha, yaitu usaha sektor pertanian, perkebunan dan pengolahan hasil alam, namun karena keterbatasan modal, akses jual dan managemen, membuat usaha mereka tidak berkembang pesat.
Selain itu, Ketua GP Ansor Kalimantan Barat Rajuini mengatakan ruang lingkup kerjasama BNI 46, Pertamina dan GP Ansor yang telah mulai direalisasikan di beberapa wilayah sangat potensial untuk memperkuat ekosistem Ansor Ritel, dari sisi permodalan dan inklusi keuangan. Sehingga kerjasama ini dapat terealisasi dengan cepat, tepat, mudah dan terarah. Dengan hal itu, semua kader Ansor khususnya di Kalimantan Barat dapat mengembangkan potensinya melalui wirausaha (UMKM).
“tidak ada lagi kata kita tidak dapat melakukan atau mengembangkan wirausaha karena kendala permodalan dan administrasi lainnya. Kita akan berkomunikasi intens untuk merealisasikannya, sehingga kerjasama ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sahabat UMKM di daerah masing-masing,” tandas Rajuini.
Tujuan dan hasil yang diharapkan oleh Ansor Kalimantan Barat dengan kerjasama tersebut menurutnya antara lain, kemudahan proses bisnis, kemudahan mengakses pembiayaan, kemudahan mengakses pasar, serta kemudahan mendapatkan layanan keuangan. Sedangkan hasil yang diharapkan meliputi terbentuknya kerjasama yang saling menguntungkan, memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan kader, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru bagi Kader. []
