Diplomasi Santri ke Haramain

Barangkali perintis awal penyelenggaraan Haji di Indonesia lewat jalur Pemerintah adalah KH. Idham Chalid. Dan perintis awal biro perjalanan Haji dan Umrah di Indonesia adalah KH. Napiah. Keduanya sama-sama pernah mondok di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan dan Darussalam Gontor Ponorogo.

Pada akhir tahun 1950, ketika Idham Chalid menjadi anggota DPR (Parlemen) ditugaskan oleh Menteri Agama Abdul Wahid Hasyim untuk menjajaki bagaimana pengaturan pelaksanaan Haji yang diselenggarakan pemerintah ke Kerajaan Arab Saudi. Maklum, Indonesia kala itu baru bebas penjajahan Belanda, belum berpengalaman melaksanakannya.

Karenanya beliau berkunjung ke negara-negara Islam bersama Ketua Panitia Hadji Indonesia (PHI) KH. Soedja. Saat itu persoalan haji diawasi Menteri Agama tetapi operasionalnya oleh PHI.

Pada negara-negara yang dituju itu beliau mempelajari bagaimana cara memberangkatkan, hubungannya dengan Arab Saudi, perjanjian apa saja yang dibuat, bagaimana cara pembayaran, dan lain-lain. Hasilnya akan menjadi bahan dalam perundingan dengan Pemerintahan Saudi.

Mereka berdua berangkat ke Singapura yang saat itu di bawah kekuasaan Inggris. Lalu berangkat ke Bangkok (Thailand), kemudian ke India hingga Bombay. Lanjut lagi ke Pakistan, di Pakistan inilah banyak mendapatkan bahan dari Duta Besar Indonesia di Pakistan, Bapak Lacuba, BA.

Perjalanan dilanjutkan ke Mesir naik pesawat berbaling-baling empat, Lockhed Constellations, milik perusahaan penerbangan Belanda KLM (Koninklijk Luchtvaart Maatschappij). Di Kairo, duta Indonesia Jenderal Abdul Kadir mempertemukan beliau berdua dengan Direktur Urusan Haji sehingga terjadilah diskusi dan mendapat bahan-bahan yang diperlukan. Urusan tersebut juga dibantu oleh staf kedutaan, Abdullah Bukhari, Abdul Ali, dan KH. Mastur Djahri. Mesir merupakan negara pertama yang memberikan pengakuan atas kedaulatan negara RI yang baru saja merdeka melalui Raja Farouk, diteruskan Jenderal Naguib dan Jenderal Arab Saudi Gamal Abdel Nasser.

Dari Kairo barulah berangkat ke Jeddah dengan kapal terbang Convair milik Misr Air. Kebetulan duta Indonesia di Arab Saudi, Prof. Sulaiman berangkat bersama mereka dalam satu pesawat. Saat itu kedutaan Indonesia masih bernama bukhawwaliyyah, belum tingkat safaroh (kedutaaan besar). Maklum negara yang baru merdeka.

Di Jeddah, KH. Idham tidak langsung menemui Mudir al-‘Am bi Syu’un al-Haj wa az-Ziyaroh, tapi lebih dahulu menemui mukimin Indonesia. Mukimin itu adalah tokoh-tokoh yang konsekuen memperjuangkan Republik Indonesia. Pemerintah Arab Saudi membantu mereka mengganti paspor Belanda dengan surat keterangan Pemerintah Arab Saudi bahwa yang bersangkutan adalah rakyat Indonesia. Tentu hal ini merupakan suatu solidaritas yang tinggi dari pemerintah Saudi Arabia, negara Islam tertua, kepada Indonesia.

KH. Wahid Hasyim pernah menasihati: “Jangan grusa-grusu kalau menghadapi Pemerintah Saudi. Kita harus bisa menggunakan taktik agar tujuan mencari keringanan biaya bisa tercapai”.

Waktu itu minyak bumi di Arab Saudi baru ditemukan di beberapa tempat, belum menjadi tulang punggung ekonomi. Sehingga pemasukan negara masih bertumpu pada dana yang diperoleh pada musim haji. Bisa dimengerti, kalau Indonesia meminta keringanan, itu artinya mengurangi pemasukan.

Saat bertemu dengan para mukimin Indonesia, Pak Idham juga dipertemukan dengan syekh-syekh terkemuka dan bersimpati kepada orang Indonesia, antara lain Syekh Sadaghoh Abdul Manan al-Kudsi (orang tuanya asal Kudus yang kemudian mukim di Jeddah). Semua syekh dinamakan Syekh al-Jawi. Jawi disana bukan soal negara-negaraan. Orang Jawi itu meliputi Indonesia, Melayu, Singapura, Thailand, Filipina.

KH. Idham dan KH. Soedja meminta nasihat pada Syekh Sadaghoh Abdul Manan tentang perjalanan misi dari Indonesia. Setelah itu dipertemukan dengan Mudir al-‘Am bi Syu’un al-Haj wa az-Ziyaroh, KH. Idham lupa nama beliau. Juga sempat menemui raja pertama pendiri kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz bin Abdurrahman.

Bahasa komunikasi yang digunakan adalah Arab mushaf (fusha). Sambutan pejabat Saudi bagus sekali. “Marhaban ahlan wa sahlan bi-syadid sadatina min baldah Islamiyyah min Jumhuriyyah Indonesia”. Mereka kagum pada perjuangan Indonesia melawan penjajah Belanda. Pak Idham menjawab, “kami tidak melupakan uluran tangan negara-negara Arab, khususnya Mesir dan Saudi dalam at-Tadlomun fi al-Islam, solidaritas Islam, ukhuwwah Islamiyyah selama perjuangan”.

Saat itu paspor Indonesia belum dicetak dalam bentuk buku, tapi hanya selembar kertas yang bagus dengan kop Republik Indonesia dan bisa dilipat-lipat. Ditanda-tangani oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama serta dibubuhi cap.

Suatu hari, KH. Idham dan KH. Soedja dipanggil oleh Pak Duta, mengabarkan bahwa mereka diundang oleh Amir Mekkah. Saat itu Dirjen Urusan Haji Saudi juga hadir. “Sri Baginda Raja mengucapkan selamat datang kepada Tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tinggal disini, seberapa lama Tuan-tuan mau. Tidak terikat oleh visa. Sri Baginda mengharapkan kerjasama dalam urusan duyuf ar-Rahman (tamu-tamu Allah/haji). Raja merasa bahwa sebagian besar hidupnya adalah untuk berkhidmah kepada Baitullah (rumah Allah) dan tamu-tamu Allah dari seluruh dunia. Dan kami merasa bangga bahwa umat Islam yang sudah bebas dari belenggu penjajahan bertambah lagi”.

Amir Mekkah menyampaikan bahwa Raja Saudi terlalu sulit mengubah peraturan haji. Sebab, peraturan itu berlaku sama untuk semua negara. Semua harus membayar biaya masuk.

Alhamdulillah, kelihaian KH. Idham berkomunikasi menjalankan misi diplomatiknya, berhasil meyakinkan pihak kerajaan Arab Saudi, bahwa bagi jamaah Indonesia diberikan dispensasi biaya masuk, yang setiap jamaah seharusnya membayar sekitar 175 riyal, namun oleh Raja Abdul Aziz dibebaskan 100%. Bisa dihitung, jika jamaah dari Indonesia ada 10 ribu orang, tentu nilainya banyak sekali. Bantuan Sri Baginda Raja besar sekali artinya bagi Republik Indonesia.

Lama menjalankan misi ini sekitar 4 bulan, meninggalkan Indonesia. Alhamdulillah sukses. Pak Duta langsung mengirim telegram tentang informasi ini ke Jakarta. Pemerintah Indonesia pun senang mendengarnya. Namun KH. Idham dan KH. Soedja masih menetap di Mekkah sekitar dua setengah bulan. Beliau mempelajari bagaimana pemondokan jemaah haji di sini. Jamaah haji dari Indonesia, Malaya, Serawak, Singapura, Thailand, dan Filipina, semuanya disebut Hujjaj Jawi. Namun setelah dikabarkan Indonesia telah merdeka, maka disebut Haji Indunisi atau Soekarno.

Di Mekkah, ada sekitar 40-50 Syekh, beliau dan KH. Soedja mendatanginya satu per satu. Selain itu, KH. Idham juga rajin mengikuti pengajian Syekh Abdul Qadir Mendil yang diadakan setiap ba’da subuh. Setelah selesai majlis itu, beliau mendatangi majlis lain yang sedang ada pengajian kitab. Kitab yang diajarkan antara lain Fath al-Bari, Hadits Bukhari, dan I’anatuth Thalibin. Saat itu Masjidil Haram masih sederhana, tidak seperti sekarang. Di Masjidil Haram beliau berkenalan dengan Syekh Yasin Padang yang telah lama menetap di Mekkah.

Sepulangnya dari Mekkah dan tiba di Indonesia, Menteri Agama KH. Wahid Hasyim sangat gembira, tidak menyangka kalau hasilnya sangat memuaskan. KH. Idham dan KH. Soedja juga melaporkan informasi ini kepada Wakil Presiden Bung Hatta. Saat itulah KH. Idham dikenal oleh Bung Hatta.

Menteri Agama tahu kalau Pak Idham adalah seorang anggota DPR, sekretaris fraksi, anggota PBNU, anggota Dewan Partai Masjumi mewakili NU, bukan Panitia Hadji Indonesia. Rupanya beliau menginginkan KH. Idham naik haji. “Saudara saya utus untuk mendaftar tahun ini”, katanya. Ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi KH. Idham. Beliau mendapatkan pengalaman dan ilmu.

KH. Wahid Hasyim berkata: “Saudara telah mengurus perintisan perjalanan haji dan disetujui oleh pemerintah Saudi! Saudara harus berangkat!”. Pemerintah Indonesia menunjuk beliau menjadi Koordinator Madjelis Pimpinan Haji (MPH). KH. Soedja juga berangkat mewakili PHI.

Maka pada musim haji 1951 berangkatlah 10.000 jamaah menggunakan 10 kapal laut Belanda, dengan lama perjalanan 14 hari. Di setiap kapal ada 3 orang MPH, jadi semuanya ada 30 MPH yang berada di bawah koordinasi KH. Idham Chalid. Alhamdulillah. Berkat usaha pendahulu kita, Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji dengan nyaman teratur hingga saat ini.