Dua kasus yang belakangan menyita perhatian publik—tragedi mahasiswa neurodivergent di Universitas Udayana, Timothy Anugerah Saputra, dan kontroversi media yang menghina tradisi Pondok Pesantren Lirboyo dan KH Anwar Manshur—adalah cerminan nyata dari operasional Teori Subaltern dalam masyarakat modern Indonesia.
Teori Subaltern, dipopulerkan oleh sejarawan Asia Selatan dan diformulasikan secara kritis oleh pemikir seperti Gayatri Chakravorty Spivak, berfokus pada kelompok-kelompok yang termarginalisasi secara sosial, politik, dan geografis. Spivak secara khusus menyoroti pertanyaan filosofis dan politis: “Can the Subaltern Speak?” (Bisakah Subaltern Berbicara?). Ini bukan soal bisu, tetapi tentang apakah wacana subaltern dapat didengar dan dipahami tanpa dimanipulasi, disalahartikan, atau dibungkam oleh struktur kekuasaan dan pengetahuan dominan.
Kedua insiden ini menunjukkan bagaimana kelompok yang berada di pinggiran (subaltern) dipaksa tunduk, disalahartikan, dan akhirnya dihukum oleh wacana dan nilai yang didiktekan oleh kelompok dominan.
Subalternitas 1: Kepatuhan pada Norma Neurotipikal
Kasus Timothy adalah tragedi kegagalan institusi dalam menciptakan ruang aman bagi kelompok neurodivergent. Timothy, yang dikenal cerdas namun memiliki sindrom Asperger (bagian dari Autism Spectrum Disorder), mewakili kelompok subaltern yang dituntut untuk beradaptasi dengan norma sosial neurotipikal yang mendominasi lingkungan kampus.
Dalam lingkungan yang menghargai kecakapan sosial yang mainstream, Timothy menjadi anomali. Cara komunikasinya yang khas, interaksinya yang canggung, atau perilakunya yang tidak sesuai ekspektasi sosial mayoritas, secara otomatis menempatkannya di posisi rentan.
Perundungan yang diduga terjadi—baik verbal maupun non-verbal—adalah cara lingkungan dominan menghukum ketidakpatuhan Timothy terhadap nilai "normal." Ejekan, pengabaian, atau ekspresi sinis adalah senjata hegemoni sosial kampus untuk memastikan semua individu mengikuti cetakan yang sama. Puncaknya, bahkan setelah kematiannya, ejekan nir-empati di media sosial menjadi bentuk final dari pembersihan simbolik terhadap "yang berbeda" dari komunitas yang dominan.
Dalam konteks subalternitas, pembungkaman yang paling tragis adalah suara Timothy sendiri. Pengalamannya, kesulitan mentalnya, dan cara ia memandang dunia, diabaikan sampai ia menjadi statistik. Kasusnya menjadi ilustrasi sempurna dari pertanyaan klasik Subaltern Studies: Can the subaltern speak? Jawabannya sering kali adalah, ya, subaltern mungkin berbicara, tetapi wacana dominan—dalam hal ini, budaya kampus yang kaku dan media sosial yang haus sensasi—tidak memiliki telinga yang mau mendengarkan.
Subalternitas 2: Kepatuhan pada Logika Materialisme Media
Kasus Trans7 terhadap Pondok Pesantren Lirboyo dan KH Anwar Manshur menampilkan subalternitas dalam dimensi budaya dan spiritual. Pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam tradisional yang menjadi benteng moral dan kebudayaan, mewakili cara pandang dunia yang berbeda dari hegemoni media sekuler-kapitalistik.
Wacana dominan media sering kali dipengaruhi oleh logika rasionalitas Barat dan materialisme, di mana segala sesuatu harus terukur secara ekonomi. Tradisi sungkem dan ngalap berkah (mencari keberkahan)—yang sarat nilai spiritual, sejarah panjang, dan penghormatan tulus—tidak masuk dalam logika tersebut.
Untuk memahami signifikansi kasus ini, kita dapat merujuk pada pemikiran antropolog Clifford Geertz. Dalam studinya tentang kebudayaan, Geertz menekankan pentingnya menganalisis makna melalui thick description —memahami konteks sosial dan budaya di balik sebuah tindakan, bukan hanya melihat permukaannya. Wacana dominan media, yang sering dipengaruhi logika rasionalitas Barat dan materialisme, gagal menerapkan deskripsi Geertzian. Tradisi sungkem dan ngalap berkah (mencari keberkahan)—yang sarat nilai spiritual, historis, dan penghormatan tulus—tidak masuk dalam logika kapitalis.
Tayangan "Xpose Uncensored" secara sinis menyederhanakan ritual suci tersebut menjadi "transaksi amplop" yang membuat kiai kaya. Narasi media secara terang-terangan berupaya:
Menghilangkan Makna Spiritual: Memaksa tradisi yang berbasis nilai ketundukan kepada guru (spiritual) tunduk pada logika profit (uang).
Mencemarkan Figur Otoritas: Menciptakan framing negatif bahwa kiai, sebagai pemimpin subaltern (komunitas santri), adalah sosok yang oportunistik dan eksploitatif.
Ini adalah bentuk kekerasan simbolik di mana narator dominan mengambil rekaman realitas (santri memberikan amplop) dan menginterpretasikannya melalui kacamata yang paling merusak, memaksa tradisi pesantren untuk patuh pada norma transaksional yang didorong oleh rating dan pandangan sekuler.
Perlawanan keras dari ribuan santri, alumni, dan organisasi seperti NU yang memicu tagar #BoikotTrans7, adalah upaya kolektif kelompok subaltern untuk merebut kembali narasi mereka. Kemarahan ini bukan hanya tentang kiai yang dihina, tetapi tentang identitas kultural mereka yang dipaksa diukur dengan standar yang tidak mereka yakini.
Kedua kasus ini—seorang pemuda neurodivergent yang terasingkan dan tradisi spiritual yang dicemarkan—menyajikan gambaran suram tentang bagaimana masyarakat kita memperlakukan "yang lain." Dalam sistem hegemonik, perbedaan bukanlah kekayaan, melainkan ancaman yang harus dikendalikan, diabaikan, atau dihancurkan.
Kita menyaksikan satu individu yang dibungkam oleh bullying karena ia berbeda cara berpikir, dan satu komunitas yang dimanipulasi oleh framing karena mereka berbeda cara hidup.
Pertanyaan reflektifnya kini harus kita alamatkan pada diri sendiri: Sampai kapan kita akan terus merasa nyaman menjadi mayoritas yang mendikte, sementara kita hanya berempati setelah ada darah tertumpah atau martabat yang dikorbankan? Apakah 'beradab' berarti hanya menerima yang seragam, dan 'berakal' berarti hanya melihat yang terukur oleh harga? Lalu, saat subaltern menuntut hak untuk dihormati, benarkah kita sudah pantas menyebut diri kita sebagai bangsa yang berketuhanan dan berbudaya?. []
