Bhutto adalah putri dari politikus Zulfikar Ali Bhutto, yang merupakan pemimpin Pakistan. Ayah Benazir Bhutto, Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto, dicopot dari jabatannya setelah kudeta militer pada tahun 1977 yang dipimpin oleh panglima angkatan darat Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq, yang memberlakukan darurat militer tetapi berjanji untuk mengadakan pemilihan dalam waktu tiga bulan.
Namun demikian, alih-alih memenuhi janji untuk mengadakan pemilihan umum, Jenderal Zia menuduh Bhutto bersekongkol untuk membunuh ayah dari politisi pembangkang Ahmed Raza Kasuri. Mr. Zulfikar Ali Bhutto dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan darurat militer.
Meskipun tuduhan itu “secara luas diragukan oleh publik”, dan banyak permohonan grasi dari para pemimpin asing, Zulfikar Ali Bhutto digantung pada tanggal 4 April 1979. Permohonan grasi ditolak oleh penjabat Presiden Jenderal Zia. Benazir Bhutto dan ibunya ditahan di “kamp polisi” hingga akhir Mei, setelah eksekusi.
Pada tahun 1985, saudara laki-laki Benazir Bhutto, Shahnawaz, dibunuh dalam keadaan yang mencurigakan di Prancis. Pada tahun 1996, pembunuhan saudara laki-lakinya yang lain, Mir Murtaza, turut menggoyahkan masa jabatan keduanya sebagai Perdana Menteri. Murtaza, yang telah blak-blakan dalam tuduhan korupsi oleh saudara perempuannya dan suaminya Zardari, ditembak mati di luar rumahnya oleh polisi. Pembunuhan di luar proses hukum ini hampir pasti disetujui di tingkat tertinggi dan diyakini secara luas dilakukan langsung oleh suami Bhutto, Zardari.
Pemecatan
Pada tahun 1990, setelah pengungkapan Midnight Jackal, Bhutto berhasil mengurangi pengaruh Presiden Ghulam Ishaq Khan dalam politik nasional, pemerintah, dan militer.
Bhutto dianggap oleh presiden sebagai sosok muda dan tidak berpengalaman dalam politik, meskipun berpendidikan tinggi. Tapi dia salah menghitung kemampuannya yang muncul sebagai ‘pemain kekuatan’ dalam politik internasional.
Tindakan otoritatif Bhutto membuat frustrasi Presiden yang tidak percaya diri saat keputusan dibuat, dan pada tahun 1990 terjadi perebutan kekuasaan antara Perdana Menteri dan Presiden. Karena sistem semi-presidensial, Bhutto memerlukan izin dari Khan untuk memberlakukan kebijakan baru, yang diveto oleh Khan karena dia merasa kebijakan tersebut bertentangan dengan sudut pandangnya. Bhutto, melalui para legislatornya, juga berusaha beralih ke demokrasi parlementer untuk menggantikan sistem semi-presidensial, tetapi kekuatan konstitusional Khan selalu memveto upaya Bhutto.
Kisah korupsi di industri sektor publik mulai muncul yang merusak kredibilitas Bhutto. Pengangguran dan pemogokan buruh mulai terjadi yang menghentikan dan menghambat roda ekonomi negara dan Bhutto tidak dapat menyelesaikan masalah ini karena perang dingin dengan Presiden. Pada November 1990, setelah pertempuran politik yang panjang, Khan akhirnya menggunakan Amandemen Kedelapan untuk membubarkan pemerintah Bhutto menyusul tuduhan korupsi, nepotisme, dan despotisme. Khan segera menyerukan pemilihan baru pada tahun 1990 di mana Bhutto mengaku kalah.
Masa Jabatan Kedua Sebagai Pemimpin Oposisi
Benazir Bhutto menderita ketidaksetujuan publik yang luas setelah kasus-kasus korupsi yang intens diumumkan, dan itu terlihat jelas setelah kekalahan Bhutto dalam pemilihan parlemen 1997. Segera, Bhutto berangkat ke Dubai dengan membawa ketiga anaknya, sementara suaminya akan diadili.
Bhutto mengambil posisi Pemimpin Oposisi di parlemen meskipun tinggal di Dubai, bekerja untuk meningkatkan citra publiknya sambil mendukung reformasi publik. Pada tahun 1998, segera setelah uji coba nuklir Pokhran-II India, Bhutto secara terbuka menyerukan uji coba Pakistan sendiri, mengumpulkan dan menekan Perdana Menteri Nawaz Sharif untuk mengambil keputusan.
Namun, langkah ini menjadi bumerang ketika Perdana Menteri memang mengizinkan dan memberi perintah kepada ilmuwan dari PAEC dan KRL untuk melakukan tes. Berbagai persetujuan untuk pengujian ini dibuat oleh Perdana Menteri; citra publik dan prestise Nawaz Sharif berada pada titik puncaknya. Adapun bagi Bhutto, itu adalah kekalahan politik lainnya dan citranya secara bertahap menurun pada tahun 1998
Namun, 1999 akan membawa perubahan dramatis bagi Bhutto serta seluruh negeri. Bhutto mengkritik Sharif karena melanggar kode etik Angkatan Bersenjata ketika dia secara ilegal menunjuk Jenderal Pervez Musharraf sebagai Ketua dari Kepala Komite Staf Gabungan. Ilmuwan nuklir Abdul Qadeer Khan juga mengkritik Perdana Menteri tersebut
Bhutto tidak dapat berbuat banyak untuk memerangi kemiskinan yang meluas di Pakistan, korupsi di pemerintahan, dan meningkatnya kejahatan. Pada Agustus 1990, presiden Pakistan, Ghulam Ishaq Khan, membubarkan pemerintahannya atas tuduhan korupsi dan penyimpangan lainnya dan menyerukan pemilihan baru. PPP Bhutto kalah dalam pemilihan nasional Oktober 1990; setelah itu dia memimpin oposisi parlemen melawan penggantinya, Nawaz Sharif.
Dalam pemilihan umum yang diadakan pada bulan Oktober 1993, PPP memenangkan sejumlah besar suara, dan Bhutto kembali menjadi kepala pemerintahan koalisi. Di bawah tuduhan korupsi, salah urus ekonomi, dan penurunan hukum dan ketertiban, pemerintahannya dibubarkan pada November 1996 oleh Pres. Farooq Leghari.
Pada 1999 Bhutto dan suaminya, pengusaha kontroversial dan senator Asif Ali Zardari — dipenjara sejak 1996 dengan berbagai tuduhan tambahan — keduanya dihukum karena korupsi oleh pengadilan Lahore, sebuah keputusan dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 2001 karena bukti dari pemerintah gangguan. Bhutto tidak mencapai akomodasi politik dengan perebutan kekuasaan Jenderal Pervez Musharraf dalam kudeta 1999; tuntutannya agar tuduhan terhadap dirinya dan suaminya dibatalkan ditolak, melemahkan negosiasi dengan pemerintah Musharraf mengenai kembalinya ke negara itu dari pengasingannya sendiri.
Masalah Perempuan
Selama kampanye pemilihannya, dia telah berjanji untuk mencabut undang-undang kontroversial (seperti peraturan Hudud dan Zina) yang membatasi hak-hak perempuan di Pakistan. Bhutto pro-kehidupan dan berbicara dengan tegas menentang aborsi, terutama di Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo, di mana dia menuduh Barat “berusaha untuk memaksakan perzinahan, aborsi, pendidikan hubungan seksual dan hal-hal lain seperti itu pada individu, masyarakat dan agama. yang memiliki etos sosial mereka sendiri.
“Namun, Bhutto tidak didukung oleh organisasi perempuan terkemuka, yang berpendapat bahwa setelah terpilih dua kali, tidak ada reformasi yang dilakukan; sebaliknya, undang-undang yang kontroversial diterapkan dengan lebih keras. Oleh karena itu, pada pemilu 1997, Bhutto gagal mendapatkan dukungan dari organisasi perempuan dan minoritas juga membuat Bhutto bersikap dingin ketika dia mendekati mereka. Baru pada tahun 2006 peraturan Zina akhirnya dicabut oleh Peraturan Presiden yang dikeluarkan oleh Pervez Musharraf pada bulan Juli 2006. Bhutto adalah anggota aktif dan pendiri Dewan Pemimpin Dunia Wanita, jaringan yang terdiri dari mantan perdana menteri dan presiden saat ini dan sebelumnya. []
